Kutabalinews.com, Jakarta – Pemerintah kembali meluncurkan program strategis demi mendorong percepatan digitalisasi nasional. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah resmi membuka seleksi penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet tetap berbasis nirkabel atau Broadband Wireless Access (BWA).
Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan layanan fixed broadband berkecepatan tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai. Dengan dukungan jaringan berbasis fiber optik dan frekuensi 1,4 GHz, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati layanan internet hingga 100 Mbps dalam waktu dekat.
Seleksi pengguna pita frekuensi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Komdigi No. 13 Tahun 2025, dan mencakup tiga wilayah operasional utama: Regional I, II, dan III.
Persyaratan Bagi Calon Peserta Seleksi
Program ini terbuka bagi badan usaha penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi persyaratan perizinan sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Peserta wajib memiliki izin sebagai berikut:
Penyelenggara jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100)
Penyelenggara layanan BWA (KBLI 61200 – proyek utama)
Penyelenggara layanan internet (ISP) (KBLI 61921)
Selain itu, perusahaan yang ingin mengikuti seleksi tidak boleh dalam kondisi pailit atau memiliki afiliasi dengan peserta lainnya. Para calon peserta juga diminta menyerahkan dokumen administrasi, yang mencakup:
Formulir pendaftaran seleksi
Jaminan keikutsertaan (bid bond)
Proposal teknis dengan target pengguna layanan internet nirkabel minimal 100 Mbps dalam kurun waktu lima tahun
Melalui seleksi ini, pemerintah menginginkan hanya perusahaan yang memiliki kapasitas teknis dan komitmen jangka panjang yang akan mengelola frekuensi tersebut secara efektif.
Harapan Pemerintah: Investasi Rendah, Internet Murah
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni, menegaskan bahwa alokasi frekuensi 1,4 GHz ini disusun dengan pendekatan efisiensi investasi. Pemerintah berharap biaya pembangunan jaringan bisa ditekan, sehingga tarif langganan internet bagi masyarakat juga lebih terjangkau.
“Kami menginginkan investasi murah agar tarif internet untuk masyarakat juga bisa rendah,” ujar Wayan dalam keterangan resminya.
Ia juga menjelaskan bahwa layanan yang dihadirkan melalui frekuensi ini bukan untuk jaringan WiFi seluler biasa seperti di rumah, melainkan untuk koneksi fixed broadband dari BTS ke router, lalu ke perangkat seperti komputer atau televisi secara langsung.
“Frekuensi ini masuk dari BTS ke router, lalu ke PC langsung. Bukan untuk WiFi seluler,” tegasnya.
Penetapan Tarif Diserahkan ke Peserta Seleksi
Meskipun program ini membawa semangat menyediakan internet murah, pemerintah tidak akan menentukan harga tetap (harga baku) untuk layanan 100 Mbps tersebut. Sebagai gantinya, peserta seleksi diminta mengusulkan tarif layanan yang realistis dan kompetitif dalam proposal mereka.
“Kami tidak menetapkan harga baku, karena undang-undang tidak mengatur tarif, tetapi formulanya,” jelas Wayan lebih lanjut.
Dengan demikian, peserta seleksi memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga, selama tetap mengacu pada formula yang ditetapkan dan memastikan harga yang diajukan terjangkau oleh masyarakat luas.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses digital, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur internet memadai. Internet cepat dengan harga terjangkau menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, mendukung kegiatan belajar-mengajar daring, UMKM digital, hingga layanan publik berbasis teknologi.
Bagi masyarakat, program ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan koneksi internet yang stabil dan cepat tanpa harus membayar mahal. Sementara bagi investor, skema frekuensi 1,4 GHz yang efisien memberi peluang besar untuk masuk ke pasar broadband Indonesia yang sangat potensial.(*)
