Kutabalinews.com, Papua – Satuan Tugas Gabungan TNI berhasil melumpuhkan dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam dua operasi berbeda yang digelar di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (22/7/2025) dan Rabu (23/7/2025). Operasi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Operasi ini digelar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata separatis yang kerap melakukan teror di wilayah pegunungan tengah Papua. Selain melumpuhkan dua individu yang diduga kuat terlibat aktif dalam aksi kekerasan, aparat TNI juga berhasil menyita sejumlah barang bukti penting, mulai dari senjata, amunisi, hingga dokumen keuangan yang mengindikasikan adanya praktik pendanaan ilegal untuk mendukung kegiatan separatisme.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa operasi penindakan ini dijalankan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis sebagai bagian dari strategi jangka panjang TNI dalam membangun kedamaian di wilayah Papua. Ia juga menegaskan bahwa pintu rekonsiliasi selalu terbuka bagi pihak-pihak yang ingin kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dua Anggota OPM Dilumpuhkan di Lokasi Terpisah
Dua anggota OPM yang dilumpuhkan dalam operasi ini adalah Lison Murib alias Limar Elas dan Alena Murib alias Alerid Murib. Lison Murib ditembak mati di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, sementara Alena Murib dilumpuhkan di Kampung Gunalu, Distrik Onerik.
Lison Murib diketahui merupakan tokoh yang cukup lama berada dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak April 2020. Ia terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata, termasuk penembakan terhadap warga sipil di Mimika. Pada tahun 2021, ia diketahui menjabat sebagai Komandan Batalyon (Danyon) Kunga, yang memperkuat struktur militer OPM di Kabupaten Puncak.
Barang Bukti: Amunisi, Dana Tunai, dan Dokumen Separatis
Dari penggerebekan di Kampung Kunga, aparat menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan keterlibatan Lison Murib dalam aktivitas separatis bersenjata. Di antaranya adalah uang tunai jutaan rupiah, lima unit ponsel, satu unit handy talky, alat optik (teropong), senjata tajam, amunisi kaliber 5,56 mm, serta dokumen dan barang pribadi lainnya yang berkaitan dengan jaringan OPM.
Sementara itu, dari lokasi di Kampung Gunalu, TNI mengamankan barang-barang mencurigakan, seperti uang tunai puluhan juta rupiah, empat magazen, amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, bendera Bintang Kejora, cap stempel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dan dokumen yang memuat permintaan dana.
Aparat juga menemukan perlengkapan komunikasi dan logistik lainnya yang mengindikasikan adanya aliran dana ilegal yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional kelompok separatis. Temuan ini turut menguatkan dugaan adanya praktik pemaksaan terhadap masyarakat dan aparat pemerintah agar turut menyumbang dana kepada jaringan bersenjata tersebut.
Pendekatan Humanis Tetap Jadi Prioritas TNI
Meski tindakan tegas dilakukan, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI tetap menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dalam menangani konflik di Papua. Strategi ini dilakukan dengan harapan terciptanya keamanan berkelanjutan dan rekonsiliasi antara negara dan masyarakat Papua.
“Namun di luar aspek penindakan, TNI tetap konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis, sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun stabilitas keamanan nasional, terutama di Papua,” ujar Kristomei.
Ia menambahkan, TNI akan terus hadir menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat, serta membuka pintu selebar-lebarnya bagi anggota kelompok separatis yang ingin kembali ke pelukan NKRI.
Pihak TNI terus mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam menciptakan perdamaian di Papua dengan tidak mendukung aktivitas ilegal atau separatisme dalam bentuk apa pun. Pemerintah pusat juga terus memantau situasi di Papua dan menyiapkan strategi lintas sektoral untuk menekan pergerakan kelompok bersenjata.
Beberapa pakar keamanan menilai bahwa tindakan TNI kali ini menunjukkan kombinasi strategi militer dan diplomatik yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan aksi bersenjata, tetapi juga memberikan ruang bagi upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua secara menyeluruh.(*)
