Kutabalinews.com, Jakarta – Kasus dugaan fraud kembali mencoreng nama salah satu bank milik pemerintah daerah, Bank BJB. Setelah sebelumnya mencuat kasus serupa di Soreang, kini cabang Kuningan menjadi sorotan akibat dugaan pembobolan dana nasabah prioritas dengan nilai yang ditaksir mencapai lebih dari Rp12,5 miliar.
Kuningan – Dunia perbankan daerah kembali dihebohkan dengan munculnya dugaan kasus pembobolan dana nasabah di lingkungan internal Bank BJB, kali ini menimpa kantor cabang Kuningan, Jawa Barat. Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kota dan kabupaten ini kembali jadi sorotan setelah kasus serupa sebelumnya terjadi di cabang Soreang dengan kerugian sebesar Rp2,1 miliar.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, kasus yang terjadi di BJB Kuningan ini melibatkan karyawan internal yang diduga menyelewengkan dana milik nasabah prioritas. Dana yang seharusnya disetorkan ke kas bank, justru dialihkan dan digunakan oleh oknum tersebut untuk kepentingan pribadi. Perkiraan nilai kerugian awal mencapai Rp12,5 miliar, namun belakangan beredar kabar jumlah tersebut bisa lebih besar.
Modus Diduga Gunakan Bilyet Palsu
Menurut keterangan sumber yang mengetahui kasus tersebut, modus operandi dalam pembobolan ini cukup berani dan terorganisir. Pelaku diduga memalsukan bilyet deposito yang biasa digunakan oleh nasabah prioritas sebagai bukti penyimpanan dana. Meskipun nasabah menerima bilyet yang seolah asli, namun data dana mereka tidak tercatat dalam sistem resmi bank.
“Nasabah prioritas biasanya mendapat pelayanan berbeda, termasuk dijemput langsung oleh petugas bank. Tapi dalam kasus ini, bilyet yang diterima diduga tidak sah karena tidak tercatat oleh sistem bank,” jelas sumber tersebut kepada Pikiran Rakyat.
Pembuatan bilyet palsu tersebut dilakukan dengan menggunakan bilyet asli tetapi ditandatangani secara tidak sah. Dana nasabah yang dipercayakan kepada pihak bank pun tidak masuk ke kas bank sebagaimana prosedur semestinya. Alhasil, nasabah tidak menyadari bahwa dananya tidak pernah benar-benar disimpan secara resmi oleh bank.
Kasus Masih Jadi Pembicaraan Internal
Meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen pusat Bank BJB, kasus ini telah menjadi pembicaraan di kalangan internal. Beberapa pihak mengaku mengetahui kasus ini telah lama beredar secara terbatas di antara karyawan BJB Kuningan. Namun, karena belum ada keterangan resmi, belum jelas bagaimana proses penyelidikan dan penanganan kasus dilakukan.
Dugaan pembobolan ini menyita perhatian bukan hanya karena nilai kerugian yang besar, namun juga karena melibatkan nasabah prioritas—kelas nasabah yang seharusnya mendapat perlakuan dan pengamanan ekstra.
Konfirmasi Pihak Bank: Diserahkan ke Kantor Pusat
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Pikiran Rakyat melakukan konfirmasi langsung kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Kuningan, Yonatan, pada Jumat (25/7/2025). Namun, Yonatan enggan memberikan komentar dan mengarahkan agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi kepada manajer komersial cabang, Aulia Arif.
Ketika ditemui, Aulia Arif menyatakan bahwa kewenangan memberikan pernyataan terkait kasus ini berada di tangan bagian Corporate Secretary (Corsec) kantor pusat Bank BJB.
“Kantor cabang hanya sebatas melayani transaksi saja,” ujarnya singkat.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Corsec pusat Bank BJB mengenai langkah hukum ataupun investigasi yang diambil. Informasi terkait apakah nasabah telah diberi kompensasi atau pengembalian dana juga belum disampaikan kepada publik.
Kasus Serupa Pernah Terjadi Sebelumnya
Sebelum kasus di Kuningan, Bank BJB juga pernah diterpa kasus pembobolan dana oleh karyawannya sendiri di kantor cabang Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam kasus tersebut, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp2,1 miliar. Pola kasus serupa yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum internal menjadi catatan penting bagi perbankan daerah, khususnya dalam hal pengawasan dan sistem keamanan transaksi.
Para pengamat perbankan menilai bahwa kasus-kasus seperti ini menjadi tantangan serius bagi manajemen bank dalam menjaga kepercayaan nasabah, terutama di tengah persaingan layanan keuangan yang semakin ketat.
Sejumlah praktisi ekonomi daerah menyoroti pentingnya audit internal yang lebih ketat di lingkungan perbankan milik pemerintah daerah. Penguatan pengawasan dan transparansi sistem internal dinilai krusial untuk mencegah potensi fraud yang dapat merusak reputasi institusi.
Selain itu, perlunya edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya memverifikasi bukti simpanan secara berkala menjadi sorotan. Nasabah disarankan untuk selalu memastikan bahwa dana yang mereka simpan benar-benar tercatat secara resmi dalam sistem bank dan tidak hanya mengandalkan bukti fisik seperti bilyet deposito.
Kasus ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan transparansi informasi nasabah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda dalam sistem perbankan modern, termasuk di bank milik daerah.(*)
