Kutabalinews.com, Jakarta – Pemerintah kembali memberikan angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui pengumuman resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos), proses pencairan bantuan sosial tahap susulan kini diperpanjang hingga 17 Juli 2025.
Perpanjangan ini memberikan waktu tambahan bagi penerima yang hingga kini belum menerima bantuan atau statusnya masih dalam proses verifikasi. Masyarakat diminta untuk segera melakukan pengecekan status bantuan mereka agar tidak kehilangan hak atas bantuan yang disediakan pemerintah.
Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses pencairan tetap dilakukan melalui jalur resmi dan hanya dapat diakses melalui sistem atau lembaga yang telah ditunjuk. Informasi yang akurat dapat diperoleh melalui pendamping sosial, operator kelurahan/desa, atau situs resmi pemerintah.
Status Penerimaan Bisa Dicek via Sistem Resmi
Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka masih termasuk dalam daftar penerima bansos PKH dan BPNT disarankan untuk mengecek status melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Sistem ini dikelola oleh Kemensos dan hanya dapat diakses oleh pendamping sosial PKH yang ditugaskan di setiap wilayah.
Jika mengalami kendala atau tidak menemukan informasi yang dibutuhkan, masyarakat juga dapat langsung berkonsultasi dengan operator SIKS-NG yang berada di kantor kelurahan/desa setempat atau mendatangi kantor Dinas Sosial terdekat.
Dalam sistem, apabila status tertera sebagai SPM (Surat Perintah Membayar), maka bantuan masih dalam proses penyaluran. Namun, bila muncul keterangan “exclude pada desil 6”, artinya penerima tidak lagi memenuhi syarat bantuan berdasarkan klasifikasi kesejahteraan dan telah dikeluarkan dari daftar penerima.
Penyaluran Bantuan Melalui Dua Mekanisme
Penyaluran bantuan sosial tahun ini dilakukan melalui dua metode utama, yakni Kantor Pos dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi KPM yang menerima melalui Kantor Pos, undangan resmi untuk pencairan menjadi dokumen penting yang harus dibawa. Jika hingga tanggal 17 Juli 2025 belum juga menerima undangan tersebut, maka skema pencairan akan dialihkan ke rekening KKS masing-masing.
Selain bantuan utama, beberapa KPM juga dilaporkan telah menerima bantuan tambahan senilai Rp400 ribu. Dana ini ditransfer langsung ke rekening KKS, dan proses penyaluran dilakukan melalui bank yang bekerja sama seperti Bank BNI dan Bank Mandiri.
Pentingnya Tindakan Aktif dari Masyarakat
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, masyarakat penerima bansos diminta untuk tidak pasif. Pemeriksaan status harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada bantuan yang hangus akibat keterlambatan verifikasi atau pencairan.
Untuk memperoleh informasi yang akurat, masyarakat disarankan menggunakan kanal resmi milik pemerintah seperti aplikasi Cek Bansos atau situs cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, koordinasi dengan pendamping PKH atau perangkat desa juga menjadi langkah bijak untuk menghindari kesalahan informasi.
Apa Itu Desil?
Klasifikasi desil adalah pembagian tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data ekonomi, dari yang paling rendah (desil 1) hingga tertinggi (desil 10). Bantuan sosial seperti PKH dan BPNT umumnya hanya ditujukan untuk rumah tangga yang berada dalam kelompok desil 1 hingga desil 5. Jika nama penerima terindikasi berada di desil 6 atau lebih tinggi, maka secara sistem otomatis dikeluarkan dari daftar penerima karena dianggap telah melewati batas kriteria penerima bantuan.
Perpanjangan pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT hingga 17 Juli 2025 merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh bantuan tepat sasaran. Namun, keberhasilan distribusi ini juga bergantung pada keaktifan masyarakat dalam memantau dan menindaklanjuti status masing-masing. Pastikan anda dan keluarga tidak melewatkan kesempatan penting ini. (*)
